Beranda > Politik > Pagelaran Budaya & Diskusi Publik “Membangun Budaya Politik Santun Menuju Good Governance”

Pagelaran Budaya & Diskusi Publik “Membangun Budaya Politik Santun Menuju Good Governance”

Oleh Admin KMHDI. Kamis, 29 September 2011.

 

Sejak era Reformasi 1998 bergulir, muncul harapan baru untuk melihat Indonesia yang lebih baik. Masyarakat mulai membuka berbagai kran-kran demokrasi, ekonomi, politik, sosial, budaya dengan bebas tanpa kekangan. Hal ini dapat dimaklumi lantaran rezim sebelumnya tidak memberikan kesempatan dalam berekspresi dan aktualisasi baik dalam politik, ekonomi, maupun budaya.

Upaya reformasi disegala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara tentu saja ada landasan semangat. Semangat yang didasari oleh kesadaran akan banyaknya hak-hak warga negara yang selama bertahun-tahun diabaikan, dilanggar, bahkan diinjak-injak oleh rezim yang berkuasa. Kerinduan akan demokrasi juga lahir dari adanya penolakan terhadap relasi-relasi kekuasaan yang angkuh dan represif, tentang relasi-relasi ekonomi yang timpang dan jauh dari rasa adil, serta tentang relasi-relasi sosial dangkal dan penuh ritual kolektif namun sangat merendahkan martabat manusia sebagai pribadi.

Demokrasi di Indonesia pasca reformasi masih berada dalam masa transisi, dimana berbagai prestasi sudah muncul. Hal ini ditandai dengan pemilihan umum yang diikuti oleh banyak berbagai partai politik, selain itu juga untuk pertama kalinya pada tahun 2004 Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oeh rakyat. Diluar hal tersebut, kebebasan mengeluarkan pendapat dan menyampaikan aspirasi di masyarakat juga semakin meningkat. Para kaum tertindas mampu menyuarakan keluhan mereka di depan publik sehingga masalah-masalah yang selama ini terpendam dapat diketahui oleh publik. Pemerintah pun sangat mudah dikritik bila terlihat melakukan penyimpangan dan bisa diajukan ke pengadilan bila terbukti melakukan kesalahan dalam mengambil suatu kebijakan publik.

Di masa transisi, sebagian besar orang hanya tahu mereka bebas berbicara, beraspirasi, berdemonstrasi. Namun aspirasi yang tidak sampai akan menimbulkan kerusakan. Kebebasan inikemudian menjadi tameng untuk para politisi di negeri ini semakin merajalela mengeluarkan pendapat yang sifatnya kadang menjurus kearah yang negatif. Hal ini dapat terbukti dengan banyaknya para politisi yang terang-terangan mengeluarkan pendapat yang menyinggung orang lain dengan maksud menjatuhkan lawan politiknya tersebut.

Dewasa ini dunia politik tak lagi menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi masyarakat, apalagi  dalam hal beretika. Tak ada lagi pertimbangan mengenai moral, tak ada lagi nilai-nilai yang dapat diambil, dan tak ada lagi norma-norma yang harus diperhatikan. Kenyataanyang ada hanyalah kebebasan yang kebablasan.  Bahkan sekarang ini seorang Presiden saja bisa digosipkan oleh lawan politiknya. Selain itu  dalam hal kampanye pemilu ataupun pilkada juga kita sering melihat masing-masing kandidat seringkali  saling  menyindir  satu  sama  lain,  bahkan  tidak  segan untuk melakukan  pembunuhan  karakter  terhadap  lawan  politiknya. Hal inilah yang menjadi konsumsi publik yang tak ubahnya seperti infoteiment  yang  menebar gosip kemana-mana.  Gosip  yang  menjadi  hiburan bagi masyarakat sekaligus bahan tertawaan masyarakat  dan celaan  yang  tak pantas lagi dijadikan pelajaran.

Kurangnya pembelajaran terhadap etika politik inilah yang menyebabkan salah satunya berdampak pada hasil Pemilu/Pilkada dimana puncaknya pada tahun 2009, jumlah golput dalam Pemilu mencapai 49.677.076 orang. Hal ini merupakan sesuatu yang sungguh memprihatinkan, yang dapat dibayangkan bila etika politik tidak dijalankan dengan baik, tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah suara golput kan semakin bertambah. Perlu adanya usaha untukmengambil langkah-langkah strategis demi mewujudkan budaya politik partisipan (demokrasi). Ini dilakukan untuk mendukung terbentuknya sebuah sistem politik yang demokratis dan labil.Dimana kepentingan dan aspirasi rakyat harus menjadi pusat perhatian dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

Untuk itulah Pimpinan Pusat KMHDI menggelar Pagelaran Budaya dan Diskusi Publik yang terkait denga Pendidikan Politik untuk Generasi Muda yang bertindak sebagai pemilih pemula. Untuk Pelaksanaan kegiatannya PP KMHDI bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen KESBANGPOL Kemendagri. Untuk teknis pelaksanaannya PP KMHDI bekerjasama PC KMHDI Denpasar & PC KMHDI Badung selaku Panitia Pelaksana Bersama. Kegiatan ini sendiri di selenggarakan di Aula Pasca Sarjana IHDN Denpasar.

Kegiatan Pagelaran Budaya & Diskusi Publik yang mengambil tema ”Membangun Budaya Politik Santun Menuju Good Governance” dibuka langsung oleh Direktur Politik Dalam Negeri, Drs. Endang Kusumajadi, MM. Dalam sambutannya beliau menyambut positif prakarsa KMHDI untuk melakukan kerjasama seperti ini dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pendidikan politik (Voter Education) bagi generasi muda khususnya di Bali. Sebab saat ini kecenderungan meningkatnya Golput (golongan putih) dalam pemilu menjadi sebuah fenomena yang memprihatinkan dalam proses pembangunan demokrasi di negeri ini. Diharapkan dengan kegiatan seperti ini pemilih menjadi sadar akan hak dan kewajibannya dalam demokrasi.

Sementara itu kegiatan ini sendiri dibagi dalam dua sesi yaitu pagelaran budaya (pertunjukan Bondres) dan diskusi publik. Pertunjukan budaya dalam bentuk bondres sengaja di ambil untuk mengemas acara yang serius ini dalam bentuk yang lebih santai sehingga lebih mudah dicerna oleh para peserta seminar. Sedangkan diskusi publik juga tetap dilaksanakan dengan semi formil agar diskusi intelektualnya tetap muncul. Pembicara yang hadir pun cukup mampu menggiring opini peserta untuk memahami tujuan kegiatan ini yaitu pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan Politik, Penggunaan Hak Pilih, maupun terwujudnya Good Governance dari berbagai latar belakang. Gede Pasek Suardika, SH.MH (Anggota Komisi II DPR RI) memberikan ulasan yang lugas tentang kondisi dan wajah lembaga politik dan parlemen indonesia saat ini. Beliau bahkan secara blak-blakan membuka penghasilannya sebagai anggota parlemen kepada peserta diskusi. Hal ini menurutnya adalah untuk membangun kesadaran politik bagi generasi muda Bali agar tidak semata-mata melihat polotik dengan sudut pandang yang tidak konprehensif.

Drs. Endang Kusumajadi, MM yang hadir selaku Keynote Speak memparkan bagaimana peranan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai pesta demokrasi. Sementara itu 2 pembicara lokal Bapak Sukaarjawa dan Gede Arya Sena turut melengkapi perspektif diskusi publik ini melalui kajian akademi dan budaya orang bali mengenai politik.

Antusias peserta sendiri perlu mendapat apresiasi lebih mengingat acara ini berlangsung dalam durasi waktu yang cukup panjang, mulai pukul 13.00 – 18.30 WITA, peserta masih bertahan dan mengikuti diskusi dengan serius. Rata-rata peserta yang hadir pun memberikan respon positif melaui kuisoner yang disebar panitia, semua mengisi dengan pernyataan-pernyataan yang positif. Akhirnya Pimpinan Pusat mengucapkan terimakasih atas kerjasama berbagai pihak sehingga acara ini dapat terlaksana dengan sukses. Semoga kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan lagi. Satyam Eva Jayate!

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: